Statement Desantara Foundation

Sekitar tahun 1997, bangsa Indonesia dilanda krisis ekonomi sebagai lanjutan dari krisis ekonomi global yang melanda negara-negara Asia Tenggara. Krisis ini memperburuk situasi politik di Indonesia dan semakin mempertinggi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru yang diatur melalui kekuasan yang represif dan autoritarian. Aksi-aksi masyarakat sipil, demonstrasi buruh dan mahasiswa terjadi di beberapa tempat sebagai dampak dari ketidakmampuan negara mengatasi kekacauan ekonomi, sosial dan politik di Indonesia.

Di tengah tekanan kapitalisme global yang tidak mendukung kekuatan Orde Baru, gerakan-gerakan sipil berhasil menurunkan presiden Soeharto, pemimpin Orde Baru yang berkuasa lebih dari tiga puluh tahun. Isu reformasi mengiringi catatan politik selama masa transisi paska Orde Baru. Perubahan UU politik, dan perubahan Undang Undang lainnya mengiringi proses demokratisasi di Indonesia. Konsep Negara Kesatuan digugat melalui wacana desentralisasi. Akan tetapi, imajinasi mengenai negara bangsa paska runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru tidak merubah perspektif dominan yang masih melihat bangsa Indonesia sebagai entitas tunggal, tetap, dan oleh karena itu mengelak fakta bahwa kepulauan nusantara memiliki keanekaragaman budaya, agama, etnis, bahasa, kesenian dan lain-lain. Upaya untuk mengelola keragaman menjadi modal sosial dan kultural bangsa Indonesia kurang tertanam sebagai mindset dalam membentuk regulasi dan kebijakan publik di tengah isu demokratisasi. Situasi ini menciptakan kemandekan dan jalan buntu ketika perubahan kebijakan dan Undang-Undang di Indonesia terbawa arus formalisme dan tidak berkorelasi dengan perubahan di bidang sosial dan kebudayaan. Fragmentasi masih terjadi di masyarakat sipil, gagasan demokrasi belum membawa aspirasi kelompok minoritas, masyarakat grassroots ke dalam ruang publik yang partisipatif.

Secara geopolitik, Indonesia berada di arus perputaran ekonomi regional dan berada di tengah lalu lintas perdagangan Asia Pasifik. Lalu lintas pengetahuan juga menjadi ciri dinamika masyarakat di nusantara. Penduduk-penduduk di kepulauan nusantara dengan mudah menyerap pengetahuan baru, lalu menciptakannya kembali sebagai praktik pengetahuan bersama. Keragaman perspektif melihat diri sendiri terkait identitas agama, etnis dan bangsa mengendapkan tata nilai yang heterogen dan dinamis. Namun, sejak kolonialisme, masa perang dingin (paska kolonial) dan sesudahnya, negara-negara Asia yang sering disebut sebagai “negara berkembang” telah menyaksikan hubungan antara pasar dan negara yang semakin memudarkan peran sosial negara disaat rakyat memerlukan akses ke sumber daya. Eksploitasi hutan, pencaplokan tanah sebagai akibat dari perkembangan industrialisasi transnasional terjadi dalam skala yang sangat besar tanpa dipandu oleh kebijakan negara yang berpihak kepada suara rakyat dan aspirasi publik. Agenda demokrasi di Indonesia belum memperhitungkan kesuksesan pertumbuhan ekonomi akibat industrialisasi ini sebagai fakta yang beresiko merugikan rakyat, mamarjinalkan kelompok minoritas, memperbesar tingkat kerusakan lingkungan dan penumpukan modal ekonomi tanpa disertai rencana redistribusi yang jelas dan transparan. Meminjam istilah Fedi R. Hadiz, demokrasi telah disandera oleh para predator, baik dari kalangan politisi maupun pengusaha. Demokrasi pada akhirnya tersubordinasi oleh tirani modal.

Sementara itu, produksi pengetahuan di Indonesia belum memberikan ruang bagi politik arus bawah yang sejak awal abad ke-20 potensial mengayuh gagasan mengenai dekolonisasi dan demokratisasi. Bila di masa Orde Lama sistem politik Indonesia di bawah kearah konfrontasi dan totalitarianisme, rezim pembangunan yang diprakarsai Orde Baru diarahkan ke depolitisasi dan militerisme. Selama masa Orde Baru, mobilisasi terhadap warga negara tidak disertai penguatan kognitif yang memperkuat aspek kewarganegaraan (citizenship). Sebaliknya, penduduk-penduduk di Indonesia digiring ke dalam pusaran politik massa mengambang (floating mass). Perwujudan negara bangsa (nation state) paska kolonial di Indonesia lebih ditekankan ke dalam proses konsolidasi teritorial dengan melakukan proses sentralisasi, homogenisasi, asimilasai, yang berujung pada pendangkalan mengenai pengetahuan yang lain (the other).

Kini saatnya merekonstruksi kembali alasan kita menjadi Indonesia. Desantara ingin memprakarsai diskursus kebudayaan berbasis pada penguatan rakyat. Bagi Desantara, karya kebudayaan yang sesungguhnya tidak dapat diukur dari kualitas estetis yang menihilkan implikasi politisnya. Karya kebudayaan itu mesti membawa makna bagi perubahan, rekreasi dan imajinasi baru.

Desantara melakukan pelatihan, pendampingan kelompok minoritas untuk mengkampanyekan Hak Asasi Manusia. Desantara menerbitkan jurnal, buku-buku, dan kampanye melalui audio visual untuk menyemai kultur demokrasi, inklusivisme Islam yang berwatak kosmopolitan dan multikultural.