Jalan Raya Pos Jilid Kedua

Entah apa yang mengilhami dan mendorong kolonial Belanda untuk mewujudkan obsesinya membangun jalan raya yang membujur hampir di sepanjang pulau Jawa. Sebuah jalan raya sepanjang 1000 km (Anyer-Panarukan) yang dibangun dengan kerja paksa ribuan penduduk pribumi di sepanjang jalan raya itu. Selain untuk melapangkan kekuasaan Belanda secara politik dan ekonomi di seluruh pulau itu, salah satu referensi menyebut bahwa pembangunan jalan Daendels atau Postweg (jalan raya pos) itu untuk mengimbangi jalan memanjang di Eropa yang menghubungkan Amsterdam-Paris.

Kini, jalan raya pos itu telah diperpanjang hingga di bibir pantai Banyuwangi di ujung timur pulau Jawa, bahkan seluruhnya telah diperlebar. Tidak ada warga masyarakat sekarang yang tidak merasakan manfaatnya, bahkan dalam menikmati itu hampir tak satu pun yang tahu atau membayangkan bagaimana jalan itu dibangun. Mereka dapat meluncur dengan kendaraan darat yang mulus dari Banyuwangi di ujung Timur sampai ke Merak di ujung Barat. Tidak hanya warga, kepentingan politik, ekonomi, dan social budaya pun terakomodasi dengan adanya jalan itu. Dampak yang paling nyata secara fisik dari terbangunnya jalan raya itu adalah munculnya berbagai kota dan perkampungan yang setelah lebih satu abad kini tak ada sela di sepanjang jalan raya (mungkin) terpanjang itu.

Sebagai proyek yang dibangun dengan kerja paksa, demikian berbagai sumber menyebutkan, jalan raya itu menelan ribuan korban jiwa teruruk tanah, terperosok ke jurang, tertindih batu, tertimpa pohon, hingga kelelahan dan kelaparan. Mereka menjadi tumbal yang menyangga jalan raya itu.Tidak ada catatan sedikitpun berapa dan siapa mereka. Proyek itupun tampaknya menganggap bahwa mereka adalah orang-orang kecil yang hanya pas sebagai pekerja tanpa imbalan apapun. Mereka harus dikorbankan demi masa depan yang lebih jauh.

Anehnya, justru kenyataan semacam itulah yang menjadi dasar alibi para teknokrat dan kapitalis untuk selalu menjustifikasi proyek-proyeknya. Saatnya deru pembangunan meluas sejak beberapa dekade yang lalu, kita sering mendengar ‘pidato politik’ bahwa dimana pun pembangunan berjalan pasti memerlukan korban. Bahkan sosiolog Selo Soemardjan pernah menjelaskan secara eksplisit di Batam ketika industrialisasi di pulau itu berdampak negatif terhadap penduduk asli: “pembangunan kota-kota besar di dunia selalu diprakarsai oleh para migran (pendatang) dan berkonsekuensi pada penduduk setempat.”

Analog dengan pembangunan jalan raya pos di Jawa adalah pembangunan jalan raya di Kalimantan Timur; keduanya sama-sama menelan korban. Bedanya, jika pembangunan jalan raya Daendels mengubur ribuan warga tak berdosa, pembangunan jalan raya di wilayah ini mematikan sumber-sumber ekonomi dan mengisolasi penduduk setempat dari kemudahan akses ekonomi dan politik. Dengan pembangunan jalan raya, pengganti jalur sungai, secara tak langsung menjadikan penduduk asli yang memang berkonsentrasi di pinggir sepanjang sungai semakin marjinal dalam arti seluas-luasnya.

Bisa dipastikan bahwa seratus tahun ke depan, ketika jalan raya di Kaltim yang kini sedang dibangun mulus dilewati dan menjadi tumpuan mobilitas warga maupun kepentingan ekonomi, politik, dan sosial budaya, korban yang kini bertebaran di sepanjang sungai Mahakam, misalnya, akan tidak dikenang, bahkan mungkin tak dikenal. Mungkinkah kita tidak mengulang peristiwa tragis di masa kolonial, ketika jalan raya pos dibangun? Karena hanya dengan tidak mengulang itulah, kita terhindar dari menumbalkan sesama. Desantara